KUBU RAYA – Keamanan pangan dan kelestarian lingkungan menjadi fokus utama dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat. Berbagai instansi teknis sepakat memperketat pengawasan mulai dari hulu hingga hilir pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perbaikan Tata Kelola Dapur SPPG yang berlangsung di Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/10/2026).
Dalam diskusi tersebut, Biddokkes Polda Kalbar menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, sanitasi, kualitas air, hingga pengujian sampel makanan secara berkala. Sejalan dengan hal itu, Dinas Kesehatan Prov. Kalbar menyoroti pemantauan gizi, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta kesiapsiagaan penanganan kasus dugaan keracunan pangan.
Di sisi pencegahan kontaminasi, BBPOM Pontianak menegaskan agar pengelola dapur memperketat pemeriksaan bahan baku dan kontrol suhu penyimpanan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Kalbar mengingatkan kewajiban fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengelolaan sampah dapur sesuai standar lingkungan.
Sementara itu, Ketua Pembina HIPZI Kalbar, Yuliansyah, S.E., menyoroti pentingnya pemanfaatan kearifan lokal dalam program tersebut. Ia mengimbau para mitra agar mengoptimalkan komoditas lokal seperti ikan segar.
“Pemanfaatan pangan lokal tidak hanya memastikan makanan berkualitas dan aman dikonsumsi, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat serta nelayan lokal kita,” pungkas Yuliansyah. (mei)














