JAYAPURA – Di tengah tantangan geografis wilayah pegunungan, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi mengusulkan jalur utara sebagai prioritas baru konektivitas nasional yang siap diintegrasikan langsung dengan jalur laut.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa langkah ini sebagai langkah mempercepat peningkatan konektivitas antardaerah, meski pembangunan akses menuju wilayah pegunungan tetap menjadi perhatian pemerintah.
”Kalau konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan, masyarakat akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Mobilitas menjadi lebih cepat, distribusi barang lebih murah, dan ekonomi kampung akan tumbuh lebih baik,” ujar Matius, dilansir dari papua.go.id, Rabu (22/7/2026).
Mahalnya harga barang akibat sulitnya distribusi telah menjadi isu krusial yang kerap menjadi sorotan publik. Melalui strategi baru ini, Pemprov Papua mendesain pembangunan jalur darat utara agar saling menopang dengan pengembangan transportasi laut nasional.
Integrasi antarmoda tersebut diyakini menjadi kunci utama untuk membuka akses langsung ke berbagai sentra ekonomi baru.
Dengan tersambungnya jalur darat dan laut secara simultan, arus barang dan orang diyakini akan jauh lebih lancar tanpa harus terkendala mahalnya biaya angkut udara.
Kendati demikian, Matius mengakui bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan intervensi dan dukungan pemerintah pusat.
Usulan strategis ini diharapkan segera mendapat lampu hijau dari Jakarta, mengingat percepatan infrastruktur di Tanah Papua merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Ia menambahkan, integrasi kedua moda transportasi ini tidak hanya membuka akses menuju sentra-sentra ekonomi baru, tetapi juga mempercepat pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
”Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menghadirkan konektivitas yang merata di tengah keterbatasan fiskal daerah,” pungkasnya.
Mendesak
Langkah strategis ini sebelumnya telah disampaikan secara langsung oleh Gubernur Matius dalam audiensi bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Selasa (7/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa konektivitas darat merupakan kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian, memperlancar distribusi hasil produksi rakyat, serta menekan harga barang yang selama ini masih tinggi.
Gubernur Fakhiri turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan konsisten dalam membangun jalan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, hingga infrastruktur perumahan di Papua. Kebijakan ini dinilai selaras dengan komitmen Pemprov Papua dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita Presiden, khususnya dalam pilar peningkatan konektivitas sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum yang hari ini memberikan ruang untuk berdiskusi. Kami datang karena konektivitas Papua, khususnya jalur darat, sangat penting untuk membuka akses ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, infrastruktur jalan yang memadai akan mempermudah warga di perkampungan dalam mengangkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta komoditas lokal lainnya menuju pusat perdagangan.
Akses yang terbuka juga memperkuat integrasi antarwilayah, menghubungkan kawasan pesisir dengan pegunungan serta daerah otonom baru di Papua.
Selain itu, kehadiran jaringan jalan darat diyakini mampu menurunkan disparitas harga kebutuhan pokok, khususnya di wilayah pegunungan.
Dalam audiensi resmi tersebut, Pemprov Papua secara khusus mengajukan dukungan penanganan sembilan ruas jalan strategis lintas kabupaten/provinsi, meliputi ruas Jalan Sumberbaba–Dawai (Kabupaten Kepulauan Yapen), ruas Jalan Botawa–Koweda–Barapasi (Kabupaten Waropen), ruas Jalan Burmeso–Koweda–Barapasi (Kabupaten Mamberamo Raya), ruas Jalan Waibron–Depapre, ruas Jalan Warumbaim–Berap–Demta, serta ruas Jalan Kemiri–Depapre (dua jalur) di Kabupaten Jayapura, ruas Jalan Waena–Arso V)Kabupaten Keerom), ruas Jalan Junction–Wardo (Kabupaten Biak Numfor), serta ruas Jalan Jayapura–Sarmi (dua jalur) di wilayah Jayapura–Sarmi.
Sebagian besar ruas tersebut merupakan jalan provinsi maupun kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam membangun jaringan transportasi darat di kawasan utara Papua demi merajut konektivitas dan kesejahteraan masyarakat luas.*
